Tiga Poros Utama Dalam Kampanye Destabilisasi Nasional Haris Rusly Moti
Jakarta – Dalam konteks global yang semakin kompleks, Indonesia kini dihadapkan pada tantangan yang memerlukan perhatian serius. Haris Rusli Moti, selaku Pemrakarasa dan Koordinator 98 Resolution Network, mengungkapkan bahwa kita tengah berperang dalam bentuk yang tidak terlihat. Dia mengindikasikan bahwa gejolak di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan penurunan nilai tukar rupiah bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan bagian dari serangan terencana untuk mendestabilisasi kondisi ekonomi nasional.
Serangan Destabilisasi Terkoordinasi
Haris menyoroti fenomena penggunaan tagar seperti #saleIndonesia, #1998redux, #buangrupiah, dan #Indonesiagelap sebagai tanda dari upaya destabilisasi yang terorganisir. Menurutnya, ini merupakan strategi untuk merusak kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan-kebijakan progresif yang diterapkan oleh Presiden Prabowo.
“Kampanye destabilisasi yang terkoordinasi ini ditujukan untuk mendorong depresiasi nilai tukar, melemahnya IHSG, dan menciptakan pelarian modal yang diharapkan dapat memperkecil cadangan devisa negara,” jelas Haris. Dia menambahkan bahwa ada obsesi untuk mengulang kembali kejadian reformasi 1998, melalui rekayasa guncangan ekonomi yang bisa memicu gejolak politik.
Perbandingan Geopolitik: 1998 vs. Sekarang
Haris menegaskan bahwa upaya untuk mengulang peristiwa 1998 tidak akan berhasil. Pada tahun tersebut, peta geopolitik masih berada dalam kondisi unipolar, dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan. Kini, dunia telah beralih ke era multipolar, di mana banyak negara memiliki pengaruh yang lebih besar. Saat itu, lembaga-lembaga seperti IMF dan World Bank memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur kebijakan negara. Namun, saat ini, multilateralismo telah terguncang, terutama setelah kepemimpinan Donald Trump yang meruntuhkan konsensus Washington.
Tiga Poros Kekuatan di Balik Destabilisasi
Menurut Haris, terdapat tiga kelompok kekuatan yang merasa terancam oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo dan diyakini berperan dalam kampanye destabilisasi yang terkoordinasi. Pertama adalah oligarki domestik yang merasa dirugikan oleh kebijakan ekonomi yang diambil. Kedua, poros korporasi besar dan aktor multinasional yang beroperasi di Indonesia. Terakhir, satu negara tetangga yang dikenal kaya dari penampungan kekayaan hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia juga merasa terancam dengan kebijakan ini.
Imbas Kebijakan Progresif
Haris menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo, seperti pembentukan Danantara dan kebijakan penyitaan lahan, menjadi sorotan utama. Kebijakan devisa terkendali untuk sumber daya alam yang harus diparkir di dalam negeri selama satu tahun, juga dianggap merugikan kelompok-kelompok tersebut.
- Pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia
- Kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH
- Kebijakan devisa terkendali sumber daya alam
- Swasembada pangan yang merugikan kartel impor
- Pemberantasan korupsi dan penyitaan aset milik oligarki
Dia menambahkan, kebijakan untuk memperkuat BUMN melalui Danantara dan pengamanan sumber daya alam dengan kebijakan DHE, dianggap sebagai usaha untuk mengubah dinamika pasar dengan cara yang mereka anggap sebagai distorsi.
Persepsi Negatif terhadap Kebijakan Sosial
Haris juga menyoroti bahwa tiga poros kekuatan ini berusaha mendiskreditkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka menyebut kebijakan pembangunan sekolah, subsidi pangan, dan program-program sosial lainnya sebagai pemborosan anggaran. Dalam pandangan mereka, langkah-langkah ini dianggap tidak produktif dan hanya menghamburkan dana negara.
Pentingnya Analisis Situasi Saat Ini
Para pengkritik pemerintah dan kelompok mahasiswa yang independen perlu memahami situasi dengan lebih jernih. Haris mengingatkan agar tidak terjebak dalam pandangan yang terlalu sederhana, yang menganggap bahwa semua masalah ekonomi saat ini semata-mata disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau faktor-faktor sistemik dari kondisi fiskal dan moneter.
Sementara dia mengakui adanya kekurangan dalam pengelolaan kebijakan strategis yang diterapkan oleh Presiden Prabowo, Haris menekankan pentingnya penguatan aspek teknokratis dalam implementasi kebijakan tersebut. Dia juga menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam merubah pola pikir pejabat publik yang sering kali terjebak dalam kebiasaan lama.
Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Meskipun ada kritik, Haris menegaskan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dan mencegah kebocoran sumber daya negara. Upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan BPKP dalam penegakan hukum terhadap koruptor menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan.
“Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemerintah, menggunakan teknologi yang ada untuk merekam tindakan-tindakan yang tidak etis dari pejabat,” tutup Haris. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
